Audiensi yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2016 di Jakarta dihadiri oleh perwakilan petani teh dari 14 Kabupaten dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Maksud dan tujuan pertemuan tersebut antara lain : menyampaikan situasi kondisi terkini petani teh Indonesia dan Paguyuban Tani Lestari ingin membangun hubungan serta koordinasi di tingkat Legislatif. Audiensi bersama Bp. Aria Bima bukan tanpa maksud, sebagai wakil ketua Komisi VI DPR RI yang membidangi Perdagangan beserta regulasinya sangat dibutuhkan oleh Paguyuban Tani Lestari guna memperkuat posisi petani dalam sistem perdagangan teh nasional, disamping itu petani juga mengharapkan Komisi VI DPR RI dapat membantu kendala perdagangan dan penjualan teh di tingkat petani maupun perusahaan, agar tercipta suatu iklim produksi dan perdagangan teh yang baik.

Dari hasil pertemuan tersebut, disampaikan bahwa Komisi VI DPR RI akan mengusahakan perbaikan bagi sistem perdagangan teh di tingkat petani, membantu mengangkat  posisi tawar petani sebagai produsen teh dan berorientasi meningkatkan pendapatan petani teh melalui bantuan sarana produksi bagi kelompok tani teh. Pada saat yang bersamaan pula, Paguyuban Tani Lestari menunjuk Bp. Aria Bima sebagai Pembina Paguyuban Tani Lestari yang akan memberikan support,  semangat serta mem back up kegiatan Paguyuban Tani Lestari menuju peningkatan kesejahteraan petani teh. (nch)

Dalam audiensi tersebut Ketua Paguyuban Tani Lestari, Ibu Yanti Marliyanti menyampaikan situasi kondisi petani teh dalam kumparan industri teh nasional, bahwa dalam rantai supplai industri teh, petani sebagai produsen yang berperan dalam penyediaan bahan baku teh justru belum dapat menikmati pendapatan ekonomi yang bagus, dikarenakan harga pucuk yang belum stabil serta permainan tengkulak dan trader pucuk yang tidak fair memberikan dampak kurang bagus bagi petani teh. Di sisi lain petani tidak memiliki akses finansial yang baik sehingga sulit untuk melakukan terobosan guna memperbaiki kondisi ekonomi.

Beberapa hal yang disampaikan oleh perwakilan Paguyuban Tani Lestari, disambut baik oleh Dirjen Agro, Kementerian Perindustrian. Bahwa pada periode 2017/2018 Kemenperin akan mensupport petani melalui kelompok tani atau koperasi untuk memfasilitasi pendirian unit pengolahan teh hijau. Dalam hal ini Kemenperin akan memberikan bantuan mesin pengolah teh kepada petani, dengan tujuan petani dapat mengolah pucuk dan memproduksi serta menjual teh dalam bentuk kering. Jika sebelumnya petani hanya menjual pucuk basah, ke depan diharapkan petani juga dapat menjual teh kering yang akan menambah nilai (value) atau pendapatan bagi petani teh. Terobosan yang dilakukan Kemenperin merupakan satu langkah untuk upaya revitalisasi industri teh nasional, dengan metode mendorong petani tidak hanya sebagai produsen bahan baku namun juga sebagai pengolah atau memproduksi teh basah menjadi teh kering. (nch)

Sebagai ahli teh dari India, dalam acara tersebut Bp. Kulbir berbagi pengalaman dan informasi terkait budidaya teh yang dilakukan di India. Selain berbagi pengalaman, Bp. Kulbir juga mendengarkan kendala petani terkait dengan permasalahan budidaya teh di wilayah Banjarnegara. Terdapat beberapa penyakit tanaman yang cukup meresahkan petani, dan di Desa Pagergunung yang paling meresahkan adalah cacar daun. Bapak Kulbir berpesan, kendala tersebut akan menjadi perhatian khusus pada Sertifikasi Lestari dan akan segera dicarikan solusi yang tepat. Bp. Kulbir juga akan memberikan petunjuk manual budidaya teh yang dapat dipelajari oleh tim ICS. Petunjuk manual tersebut berisi informasi budidaya teh yang baik dan benar sehingga petani dapat mempersiapkan kebun untuk Sertifikasi Lestari. (theohadi)

Proses produksi yang dilakukan di rumah produksi “Teh nDeso” dilakukan secara manual dan tradisional oleh perempuan anggota kelompok tani “Hamparan Rizqi”. Pengolahan teh menggunakan kuali (sangan) yang dipanaskan menggunakan kayu bakar. Dalam proses ini tim pengolah benar-benar memanfaatkan kecekatan tangan untuk memastikan kematangan teh. Selain proses pengolahan teh, rumah produksi “Teh nDeso” juga melaksanakan aktivitas pengemasan. Pengemasan juga dilakukan oleh perempuan dari kelompok tani “Hamparan Rizqi”.

Pada Agustus 2017, rumah produksi “Teh nDeso” dikunjungi oleh Bp. Kulbir Mehta (Direktur Solidaridad Indonesia) dan tim BWI. Pada kunjungan tersebut Bp. Kulbir Mehta sebagai ahli teh dari India, bependapat bahwa “Teh nDeso” memiliki cita rasa yang khas dan unik sehingga menurut beliau “Teh nDeso” dapat dijual sebagai produk premium dengan harga tinggi. Dengan potensi yang dimiliki, tentu diharapkan “Teh nDeso” dapat semakin berkembang menghasilkan teh dengan kualitas baik dengan cita rasa yang khas nan unik, dan yang terpenting adalah mengangkat segi ekonomi perempuan di sector teh. (theohadi)

Bp. Kulbir Mehta memberikan masukan yang sangat membangun bagi sistem budidaya tanaman teh rakyat di Banjarnegara. Masukan yang disampaikan diantaranya penggunaan pupuk 2 kali dalam setahun dapat ditekan dengan perbandingan 2:1:1 (Urea, TSP, KCL) untuk menekan biaya pengeluaran. Masukan kedua adalah optimalisasi tanaman dengan menjaga teknik petik untuk membentuk bidang petik yang rata.

Masukan yang disampaikan Bp. Kulbir dapat membantu petani untuk melakukan perawatan kebun secara efektif dan efisien. Di satu sisi petani dapat melakukan budidaya dengan biaya yang lebih ringan dan ramah lingkungan, dan di sisi lain hasil panen tetap optimal. (theohadi)

Dalam kegiatan sekolah lapang tersebut, Kulbir Mehta membahas beberapa hal terkait dengan budidaya tanaman teh untuk kelestarian tanaman teh dan mencapai hasil panen yang optimal. Beberapa hal yang dibahas dalam sekolah lapang ini adalah teknik pangkas yang baik dengan memperhatikan aspek kesehatan batang, teknik penanggulangan virus akar tanaman, dan teknik petik yang tepat untuk menjaga sistem periodik petik yang teratur dan menjaga kuantitas daun dalam tanaman teh. Teknik perawatan dan panen tanaman teh yang disampaikan Kulbir Mehta merupakan pengalaman dirinya sebagai ahli teh di India.

Tim ICS di Paninggaran memperoleh kesempatan baik untuk menambah pengetahuan budidaya teh dan mengetahui cara budidaya teh petani India tanpa harus langsung studi banding ke India. Dengan sekolah lapang ini, tim ICS di Paninggaran, Pekalongan, dapat langsung menerapkan pengetahuan tersebut di kebun masing-masing, sehingga dalam beberapa waktu ke depan tim ICS dapat merasakan perbedaan dari sistem budidaya yang selama ini dilaksanakan. Untuk kelanjutan dari kegiatan sekolah Lapang ini, Kulbir menyarankan kepada petani untuk membuat demplot pangkas pada tanaman teh dengan berbagai ukuran 60 cm, 66 cm dan 72 cm, fungsi dari demplot ini adalah untuk melihat perbandingan kualitas tanaman yang sudah dipangkas dengan baik dan tanaman yang tidak dipangkas. (theohadi)

Kegiatan dilaksanakan pada bulan Agustus 2017 diikuti oleh pengurus dan anggota Koperasi Paninggaran Berdikari makmur dan Tim BWI. Salah satu pesan yang disampaikan Bp. Kulbir Mehta kepada petani adalah melakukan pemangkasan rutin 4 tahun sekali guna meremajakan tanaman dan meningkatkan intensitas volume daun. Dan yang terpenting dalam Sertifikasi Lestari, apabila petani dapat menerapkan standar Good Agricultural Practices (GAP) akan memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi petani maupun bagi tanaman teh.

Dengan adanya kunjungan ini petani teh di wilayah Paninggaran, Pekalongan dapat mulai menerapkan perubahan sistem budidaya teh untuk kelestarian tanaman teh dan tentunya peningkatan kualitas dan kuantitas produksi teh. (theohadi)

Masih tingginya masalah kesehatan akibat kekurangan gizi dan kelebihan gizi di Indonesia, dikatakan tidak dipengaruhi kondisi ekonomi juga tingkat pendidikan penduduk secara formal. Hal ini disampaikan pihak Kementerian Kesehatan RI, dalam rangka mencapai Puncak Hari Gizi Nasional yang mulai dirayakan sejak Januari 2016.

Deputi III Kantor Staf Kepresidenan Denni Puspa Purbasari mengemukakan, pemerintah mewacanakan pengubahan beras miskin (raskin) dengan sistem voucher pangan yang dinilai bakal memberikan gizi yang lebih seimbang bagi masyarakat miskin di Tanah Air.

"Raskin ingin kita ubah dengan cara memberdayakan rakyat, khususnya rumah tangga masyakat miskin," kata Denni Puspa Purbasari dalam diskusi "Arah Kebijakan Voucher Pangan" di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, konsep voucher pangan tersebut rencananya diberikan dengan nilai tertentu setiap bulan, dan rencananya bisa dibeli untuk pangan apa saja, tetapi secara eksplisit disebutkan beras dan telur.

Ia memastikan akan ada proses registrasi yang layak dan diharapkan pula akan ada banyak pedagang yang berpartisipasi sebagai tempat untuk me-redeem (menukar) voucher yang dimiliki rakyat miskin tersebut."Kami ingin menyeimbangkan gizi warga miskin sehingga tidak hanya mengasup karbohidrat, tetapi juga protein seperti telur," katanya.

Dengan adanya asupan yang lebih cukup, maka diharapkan akan ada pengembalian investasi jangka panjang, yaitu generasi masa mendatang Indonesia yang lebih cerdas.

Dia juga menuturkan, payung hukumnya sedang disiapkan dan diharapkan bakal ada peraturan presiden (Perpres) untuk ini, serta kebijakan ini bakal dipimpin Menko Perekonomian serta dibantu menko-menko lainnya sehingga ini akan menjadi pekerjaan bersama, bukan hanya satu-dua kementerian.

Bila wacana ini jadi direalisasikan, menurut dia, maka diperkirakan rentang waktunya setelah payung hukumnya keluar maka akan dimulai di tingkat kota dan baru setelah itu ke tingkat daerah hingga kabupaten.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron menilai, wacana voucher pangan tidak bisa menjawab stabilisasi harga apalagi sampai menggantikan peran Badan Urusan Logistik (Bulog) yang selama ini berperan menyebarkan raskin.

Selama ini, Herman mengingatkan bahwa raskin telah ada harga yang ditetapkan agar terjangkau oleh masyarakat bawah, bila menggunakan voucher untuk ditukar ke pedagang makan yang akan berlaku adalah dengan mekanisme harga pasar.

Pembicara lainnyan, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI mengemukakan, dalam UU Pangan, aspek ketahanan pangan diserahkan kepada Perum Bulog, meski belum juga diketahui apakah ke depannya akan berupa lembaga pangan yang lebih strategis, di mana bulog bereinkarnasi atau menjadi subordinasi lembaga tersebut, itu diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah.

"Kalau voucher pangan menggeser peran bulog ke ritel, apakah voucher pangan ini sudah bisa berperan dalam sistem ketahanan pangan nasional," katanya.

Apalagi, politisi Partai Demokrat itu juga menyangsikan sistem voucher pangan itu juga bisa menjawab permasalahan pola distribusi, padahal sentra produksi surplus hanya di enam provinsi.

Herman menegaskan bahwa merupakan tanggung jawab negara sehingga rakyat bisa mendapatkan pangan yang terjangkau baik harga maupun ketersediaannya.

Bila voucher pangan telah direalisasikan dan ada gangguan dalam pelaksanaannya, maka hal itu dinilai bisa mengulang kejadian pada akhir 2014 atau awal 2015, ketika raskin akan diganti dengan e-money, namun karena tidak ada kejelasan maka harga beras naik tinggi.

"Ini yang harus menjadi pemikiran besar. Kalau tidak, yang susah masyarakat. Kalau voucher pangan akan menggantikan peran bulog menurut saya 'impossible' (tidak mungkin), mentah konsepnya," katanya. (rzy)

Sumber:

http://economy.okezone.com/read/2016/05/18/320/1391573/pemerintah-wacanakan-pengubahan-raskin-dengan-sistem-voucher