Kegiatan tersebut disertai dengan sosialisasi mengenai pentingnya FE dan bahaya anemia bagi ibu hamil yang difasilitasi oleh TPG Puskesmas Bojong, Ibu Cucuk Yulia. Selain sosialisasi BWI, FPPG Kab. Purwakarta, dan Puskesmas juga memfasilitasi pemeriksanaan gratis bagi anak-anak dan ibu hamil difasilitasi oleh Bidan Desa Sindangpanon. Kegiatan yang dimulai pada pukul 10.00 WIB tersebut dihadiri oleh 60 orang peserta yang terdiri dari bayi, balita, ibu hamil, dan lansia.

Dengan dukungan dari Camat dan Puskesmas Bojong, Balai Gizi diharapkan dapat merangsang masyarakat untuk memunculkan gerakan sadar gizi. Gerakan sadar gizi ini dapat dimulai dari peningkatan pengetahuan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan di Balai Gizi, sebab masa depan yang lebih baik diawali dengan pengetahuan gizi yang tepat.

Dana itu akan diusulkan dalam setiap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta. "Sama sekali tak ada bantuan dari pemprov atau pun pusat," ujarnya.

Dia menegaskan bahwa urusan asupan gizi anak-anak merupakan persoalan yang harus terus ditangani secara serius oleh Pemkab Purwakarta. Tujuannya agar generasi muda kelak memlilik daya saing yang tinggi.

Bupati yang sehari-hari selalu mengenakan pakaian pangsi khas sunda itu, juga telah bertekad menjadikan sekolah sebagai lumbung kreativitas dan produktivitas serta pusat pengembangan kemandirian anak sejak dini. Dedi mengaku bungah, sebab, sekolah sebagai basis kreatifitas dan produktifitas, kini sudah mulai menampakkan hasil.
"Misalnya, anak-anak sudah mampu memproduksi tas sekolah berbahan daur ulang. Beternak kambing, bercocok tanam dan berkebun hias," kata Dedi mengimbuhkan.

Salah seorang wali murid SD di Kecamatan Bojong, Ismawati, mengaku sangat terbantu dengan program asupan gizi gratis yang dicanangkan Pemkab Purwakarta tersebut. "Minimal, untuk kepentingan asupan gizi selama di sekolah sudah teratasi, kami, tinggal menyediakannya untuk di rumah saja," ujarnya.

sumber

PURWAKARTA,- Pemkab Purwakarta akan menganggarkan biaya pemeriksaan bagi calon pengantin yang hendak menikah ini, pada APBD tahun depan. Pasalnya,tak ingin warganya terkena dampak penyebaran HIV AIDS, Pemkab Purwakarta akan memeriksa kesehatan pasangan calon pengantin yang hendak menikah.

Kebijakan itu diawali dengan menggelar kerjasama kesepakatan (MoU) antara Pemkab Purwakarta dengan kementerian Agama setempat, Senin (07/09) di Bale Gede Pendopo Purwakarta.

Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya akan selektif memeriksa kesehatan pasangan calon pengantin, terutama yang terdampak HIV.  "Jadi nanti calon pengantin keduanya dites darah, penyakit apa yang mendera keduanya. Jika positif HIV maka perlu pencegahan. Bisa saja pernikahannya dibatalkan", jelas Dedi.

Menurutnya hal ini perlu, sebab HIV itu akan menular bagi pasangannya, termasuk bagi keturunan mereka (calon pengantin). Jadi pernikahannya ditangguhkan. "Tapi jika keinginan nikahnya kuat, sementara diantara mereka atau keduanya positif HIV, maka Pemerintah melakukan pengawasan", tambahnya.

Dedi mengakui jika pernikahan adalah peristiwa sakral yang perlu pertimbangan matang. Namun demikian, perlu adanya kesadaran dari masing-masing pihak agar HIV tidak dengan mudah menyebar.(markus/aris)