Filariasis (penyakit kaki gajah) merupakan penyakit menular menahun yang disebabkan oleh cacing filarial yang ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk, menyerang saluran dan kelenjar getah bening. Penyakit ini merusak saluran sistem limfe sehingga menimbulkan pembengkakan pada tangan, kaki, glandula mammae dan scrotum yang menimbulkan kecacatan menetap seumur hidup serta stigma social bagi penderita dan keluarganya. Secara tidak langsung penyakit kaki gajah berdampak penurunan produktivitas kerja pada penderita, beban keluarga  dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi Negara.

Pada tahun 1997, World Health Assembly menetapkan resolusi “Elimination of Lymphatic Filariasis as a Public Health Problem” yang kemudian pada tahun 2000 diperkuat dengan keputusan WHO dengan mendeklarasikan “The Global Goal of Elimination of Lymphatic Filariasis as a Publiv Helath Problem by the Year 2020”.

Indonesia menargetkan bebas penyakit Filariasis (kaki gajah) pada tahun 2025. Untuk mewujudkannya, pemerintah mencanangkan Bulan Eliminasi Penyakit Kaki Gajah (Belkaga) melalui Pemberian Obat Pencegahan Masal (POPM) Filariasis. Gerakan Belkaga ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2015, dengan target 105 juta penduduk di 241 kabupaten kota di wilayah Indonesia. Di Jawa Barat sampai bulan Juni tahun 2015 jumlah penderita kronis filariasis sebanyak 899 orang yang tersebar di 26 kab/kota (kecuali kota banjar yang belum melaporkan adanya kasus kronis Filariasis), sedangkan Daerah Endemis Filariasis sebanyak 11 Kab/kota dimana didapatkan hasil Mf Rate >1% dari hasil survey darah jari. Terdapat 7 Kab/Kota yang akan melaksanakan POPM Filariasis yaitu Kab. Subang, Kota Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Tasikmalaya, Kab. Bogor, Kab. Kuningan dan Kab. Purwakarta. Kabupaten/Kota yang sudah menyelesaikan POPM Filariasis secara efektif minimal 5 tahun yang saat ini sedang tahap evaluasi dengan survey penularan Filariasis /Transmission Assesment Survey sebanyak 4 Kab/Kota yaitu Kota Bogor, Kab. Bandung, Kota Depok dan Kab. Bekasi.

Gerakan Bulan Eliminasi Kaki Gajah rencananya akan dicanangkan oleh Presiden RI pada tanggal 1 Oktober  2015 di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong Kabupaten Bogor.

Untuk memutuskan transmisi/penularan Filariasis dengan Pemberian Obat Pencegahan Masal (POPM) Filariasis pada implementasi 1 Kabupaten/Kota yaitu dengan pemberian obat Diethly Carbamazine Citrate (DEC) dikombinasikan dengan Albendazole sekali setahun selama lima tahun berturut-turut. Dengan POPM Filariasis diharapkan dalam lima tahun kasusnya akan turun menjadi kurang dari 1 per 10.000 penduduk. Selain itu sebagai upaya pencegahan Filariasis diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kebersihan lingkungan sekitar agar nyamuk yang menularkan filarial ini tidak berkembang biak.

Dinas Kesehatan Jawa Barat  : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan  Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Drg Sulistriowati, MKM, mengatakan  bahwa pembenahan sistem pencatatan dan pelaporan  perlu dilakukan untuk Menyiapkan sistem pencatatan dan pelaporan terpadu dan diharapkan Meningkatnya  Kualitas Manajemen Data Kesehatan yang Meliputi Pengumpulan, Pencatatan dan Pelaporan, serta Mengoptimalisasi aliran data dari Dinas Kesehatan Kab / Kota ke Provinsi dengan data yang akurat, lengkap dan tepat waktu sehingga data berguna untuk mengambil keputusan pimpinan yang cepat  dan  untuk perencanaan pembangunan kesehatan,  begitu yang diucapkan dalam acara Pembukaan Pertemuan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Angkatan pertama yang dihadiri oleh 14 Kab/Kota, pada  tanggal 31 Agustus 2015 dan akan berakhir pada 2 September 2015 yang  berlangsung di Hotel Serela Bandung dilanjutkan pada angkatan  2  diikuti oleh 13 Kab/Kota pada tanggal 2 s.d. 4  September 2015.

Sistem informasi kesehatan merupakan salah satu dari 6 building blocks atau komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dari sistem kesehatan disuatu negara/daerah sehingga  Kemajuan atau kemunduran sistem informasi kesehatan senantiasa berkorelasi dan mengikuti perkembangan sistem kesehatan itu sendiri, hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran sistem informasi kesehatan dalam suatu sistem kesehatan. Selanjutnya  Sulistriowati menyatakan  Ketersediaan informasi kesehatan sangat diperlukan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang efektif dan efisien.

Pencatatan dan pelaporan merupakan  indikator keberhasilan suatu kegiatan yang dituangkan dalam  bentuk data dan informasi yang berharga dan bernilai, hal ini akan terwujud apabila  system pencatatan dan pelaporan  memiliki sitem yang menyeluruh, terpadu, mudah,  efektif, dan efisien  sehingga data dan informasi merupakan bagian  penting dalam arah pembangunan.

Hal-hal mendasar yang menyebabkan kualitas rendah adalah masih dijumpai sejumlah permasalahan yang bersifat klasik antara lain sistem informasi kesehatan masih terfragmentasi,  yang berakibat pada kondisi di jajaran kesehatan memiliki  berbagai macam sub sistem informasi yang selama ini belum terintegrasi dengan baik oleh karena itu, strategi pertama yang perlu dilakukan adalah pengintegrasian sistem-sistem informasi tersebut menuju satu data, walaupun demikian  pengertian integrasi hendaknya dicermati oleh sebab didalamnya tidak terkandung maksud mematikan/menyatukan semua sistem informasi yang ada. Yang disatukan hanyalah sistem-sistem informasi yang lebih efisien bila digabung.

Pengintegrasian lebih berupa pengembangan, pembagian tugas, tanggung jawab dan otoritas-otoritas serta  mekanisme saling-hubung.

Dengan tata kelola sistem pencatatan dan pelaporan yang kita bangun ini  diharapkan semua sistem informasi yang ada akan bekerja secara terpadu dan sinergis pembagian tugas dan tanggung jawab akan memungkinkan data yang dikumpulkan memiliki kualitas dan validitas yang baik. Otoritas akan menyebabkan tidak adanya duplikasi dalam pengumpulan data, sehingga tidak akan terdapat informasi yang berbeda-beda mengenai suatu hal.

Metrotvnews.com, Bandung: Ribuan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Barat mengepung Kantor Wilayah V BPJS Kesehatan di Jalan Junjunan (Pasteur), Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (25/8/2015). Salah satu dari tiga tuntutan yang mereka serukan, meminta BPJS Kesehatan memberikan kelonggaran bagi perusahaan untuk menunda keikutsertaan sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Mereka menilai perusahaan tempat mereka kerja memaksa para pekerja menjadi peserta BPJS Kesehatan. Pekerja merasa keberatan dengan aturan tersebut. Karenanya, mereka meminta BPJS Kesehatan dapat memberikan kelonggaran.

"Kita meminta tingkatkan pelayanan BPJS Kesehatan, perbaiki regulasi BPJS Kesehatan, dan perusahaan yang telah melaksanakan program pemeliharaan kesehatan, lebih baik diberikan kelonggaran untuk menunda keikutsertaan BPJS Kesehatan," ujar Dardju, Ketua SPSI Jawa Barat, di sela-sela demo.

Pantauan Metrotvnews.com, sekitar pukul 11.00 WIB sekelompok buruh tersebut sudah memadati depan pagar Kanwil V BPJS Kesehatan. Mereka berdatangan dari berbagai daerah, di antaranya Kabupaten Karawang, Kota Cimahi, Purwakarta, Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten dan Kota Bandung.

Dardju mengklaim dalam aksi tersebut ada sebanyak kurang lebih 2.000 anggota SPSI dari seluruh Jawa Barat. Ia mengharapkan, kehadiran mereka ke Kanwil V BPJS Kesehatan dapat beraudensi.

"Tapi kalau kami tidak diterima masuk untuk melakukan audensi, kami akan bertahan di sini dan setiap perwakilan daerah akan masuk menemui direktur BPJS Kesehatan," tegasnya.

Hingga berita ini ditulis, massa buruh terus berdatangan menggunakan bus besar. Personel polisi siap berjaga-jaga untuk memberikan pengaman dan kelancaran lalu-lintas di area Pasteur yang mulai terlihat padat.