Untuk menghindari hilangnya hak hidup anak tersebut, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman B. Pulungan menyatakan, jalan keluarnya dapat dilakukan dengan pemberian imunisasi dasar yang lengkap. Melalui imunisasi, kematian 2-3 juta anak di dunia setiap tahunnya dapat dicegah.

“Sebenarnya sebanyak 1,5 juta kematian dapat dicegah jika cakupan vaksinasinya meningkat. Hari ini sekitar 18,7 juta bayi di dunia masih tidak diimunisasi rutin untuk penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, seperti difteri, pertusis, dan tetanus,” jelasnya.

Belum tercakupnya imunisasi terhadap seluruh anak atau kesenjangan imunisasi ini, dinilai Aman perlu segera dilakukan penyadaran terhadap masyarakat, mengingat penyakit yang dapat dicegah tersebut berpotensi menular.

“Sekarang ini kita tidak hanya diserang penyakit dari Barat, seperti obesitas atau kanker. Penyakit Timur berupa infeksi juga masih banyak, bahkan kemarin ini kita temui kasus difteri yang sudah lama tidak terdengar kembali muncul. Untuk itu, kita diminta segera melakukan aksi, khususnya untuk melawan penyakit menular yang sudah ada vaksinnya,” ujarnya.

Kesenjangan ini menjadi fokus utama IDAI pada Pekan Imunisasi Nasional kali ini. Dengan mengangkat tema menutup kesenjangan imunisasi, pihaknya berupaya memberikan imunisasi untuk semua sepanjang hidup, di mana imunisasi tidak hanya diberikan kepada anak, tetapi juga remaja dan dewasa sebagai layanan rutin.

Imunisasi itu akan melindungi remaja dari resiko penyakit berat yang berpotensi mengganggu produktivitasnya di masa yang akan datang, dan kekebalan tubuh ibu hamil untuk melindungi janin dalam kandungannya dan melahirkan bayi dengan pertumbuhan yang optimal.

“Karena anak-anak inilah yang nantinya akan menjadi harapan bangsa Indonesia untuk hidup yang lebih baik di masa yang akan datang,” ucapnya.

Menurut Aman, kantung-kantung yang terlewat dari imunisasi tersebut, umumnya disebabkan oleh belum pahamnya orang tua terhadap pemberian imunisasi kepada anaknya.

“Ketidakmauan imunisasi bukan karena efek samping dari imunisasi itu, tetapi karena mereka tidak mengerti. Untuk itu, pada pertemuan kali ini sebanyak 4.000 anggota IDAI menerima smartbrief tentang imunisasi,” ungkapnya.

Untuk mengetahui kesenjangan pencegahan penyakit menular dengan imunisasi ini salah satunya dapat dilakukan dengan pendataan lengkap terkait cakupan imunisasi. “Salah satu contohnya, coverage imunisasi di Yogya mencapai 90 persen, sementara di Papua baru 20 persen,” tuturnya.

Senada dengan Aman, Kepala Subdirektorat Imunisasi, Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Prima Yosephine Hutapea mengatakan, kesalahpahaman atas pentingnya imunisasi tersebut berakar dari kesenjangan pada sisi budaya. Perlu ada perubahan terhadap budaya tersebut yang terbagi menjadi beberapa poin, diantaranya dari sisi kesadaran orang tua, legal aspek, dan infrastruktur imunisasi yang memadai.

Menurut Prima, kesalahpahaman orang tua terhadap imunisasi sering kali berdampak dengan ditutupnya pintu rumah saat petugas kesehatan datang untuk memberikan vaksin pada anaknya.

“Kami justru berharap orang tua marah kalau pelayan dan fasilitas imunisasi tidak ada di pusat pelayanan kesehatan,” ucapnya.

Sementara itu, dari sisi pemerintah telah ada ketentuan khusus yang mewajibkan pemberian imunisasi terhadap anak.

“Meski masih ada penolakan di beberapa tempat terkait berbagai isu, tapi kami pemerintah akan terus berupaya menuntaskan kesenjangan dengan terus menyediakan logistik dan menekankan pada masyarakat bahwa imunisasi itu penting untuk anak dan ada dalam Undang-Undang,” ungkapnya.

Adapun ketentuan tersebut tertuang dalam UU nomor 36 Tahun 2009 pasal 130 yang menyebutkan bahwa Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak dan pasal 132 menyebutkan bahwa Setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengen ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi.

“Namun, meski ada peraturan ini masih ada gap dengan penyelenggara di bawah, untuk itu dipersempit lagi ke dalam Permenkes nomor 42 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi, yang meliputi Imunisasi rutin yang terdiri dari imunisasi dasar untuk bayi, imunisasi lanjutan untuk anak di bawah tiga tahun, anak sekolah, dan imunisasi wanita usia subur, dan akhirnya diperkuat lagi oleh UU Perda masing-masing daerah,” jelasnya.

Sedangkan pada sisi infrastruktur imunisasi, Indonesia telah memiliki Bio Farma, pembuat vaksin dan pemasok tetap yang telah dipercaya dunia terkait vaksin buatannya. “Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya ialah distribusi vaksin itu, bagaimana vaksin itu tetap dapat bekerja hingga tempat tujuan,” ujarnya.

Di samping itu, hingga saat ini, cakupan Imunisasi Dasar Lengkap yang diberikan pada anak usia di bawah 1 tahun pada tahun 2015 mencapai 86,2%, di mana capaian ini ditargetkan akan meningkat hingga 93% pada tahun 2019.

Di samping itu, Universal Child Immunization (UCI) di tingkat desa dan kelurahan di Indonesia yang menunjukkan pemerataan layanan imunisasi, telah mencapai lebih dair 80%. Akan tetapi capaian masih perlu ditingkatkan agar mencapai 92% di tahun 2019.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Muhammad Subuh menyatakan, target ini dapat tercapai dengan pemberian imunisasi yang rutin dan berkelanjutan.

“Untuk itu, kami juga akan memberikan pelatihan dan edukasi terhadap petugas kesehatan dan masyarakat terkait pentingnya imunisasi dan bahaya tidak diimunisasi,” ucapnya. (Selly Astari Octaviani)

Sumber: http://bandung.bisnis.com/read/20160504/23/554250/eradikasi-penyakit-dengan-imunisasi

]]> https://giziuntukmasadepan.org/bandung/pelaksanaan-posyandu-di-balai-gizi-cibodas-bandung/feed 0 https://giziuntukmasadepan.org/bandung/pelayanan-posyandu-di-balai-gizi-cibodas-bandung https://giziuntukmasadepan.org/bandung/pelayanan-posyandu-di-balai-gizi-cibodas-bandung#comments Tue, 15 Mar 2016 05:07:04 +0000 http://giziuntukmasadepan.org/?p=777 Pada tanggal 3 Maret 2016, telah dilaksanakan pelayanan posyandu di Balai Gizi Cibodas, Desa Cibodas, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan posyandu adalah Bidan Desa Cibodas, agen nutrisi FPPG, dan kader posyandu. Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan untuk monitoring dan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bayi, dan anak. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pelayanan yang dapat dilaksanakan di Balai Gizi Cibodas dan masyarakat dapat memanfaatkan fasiltas yang telah tersedia di Balai Gizi Cibodas. Dalam hal ini FPPG juga menunjukan kepedulian mereka untuk terlibat dalam upaya monitoring kesehatan dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan munculnya balai gizi dan inisiatif dari FPPG, diharapkan tugas dari bidan desa dan kader posyandu menjadi lebih terbantu untuk memberikan pelayanan kesehatan, sehingga masyarakat dapat meningkatkan status gizi dan kesehatan keluarga masing-masing.

]]> https://giziuntukmasadepan.org/bandung/pelayanan-posyandu-di-balai-gizi-cibodas-bandung/feed 0 https://giziuntukmasadepan.org/bandung/visiting-balai-gizi-cisondari-bandung https://giziuntukmasadepan.org/bandung/visiting-balai-gizi-cisondari-bandung#comments Thu, 04 Feb 2016 10:12:07 +0000 http://giziuntukmasadepan.org/?p=608 Balai Gizi Cisondari mendapat kesempatan untuk dikunjungi Puskesmas Kecamatan Pasirjambu. Kunjungan tersebut difasilitasi oleh Business Watch Indonesia (BWI) dan Forum Petani Peduli Gizi (FPPG) Kabupaten Bandung. Kunjungan tersebut disertai dengan pertemuan kader posyandu dan pemeriksaan gratis sebagai bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Kunjungan dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2016, pukul 10.00 WIB dan dihadiri oleh 144 orang. Kegiatan dimulai dengan pertemuan kader posyandu dan agen nutrisi untuk membahas rencana refreshing bersama yang difasilitasi oleh Puskesmas Kecamatan Pasirjambu. Setelah membahas rencana refreshing kader posyandu dan agen nutrisi, kegiatan dilanjutkan dengan pemeriksaan gratis untuk bayi, balita, anak-anak, ibu hamil, dan lansia yang difasilitasi oleh Bidan Desa dan Puskesmas Kecamatan Pasirjambu.

Dengan adanya Balai Gizi di Desa Cisondari, masyarakat diharapkan memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih nyaman terlebih Balai Gizi sudah mendapat dukungan langsung dari Puskesmas Kecamatan Pasirjambu. Selain pelayanan, masyarakat juga diajak untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan status gizi masyarakat Kecamatan Pasirjambu dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di Balai Gizi.

Guna merubah pola pikir masyarakat mengenai pentingnya gizi bagi masa depan keluarga, perlu dilakukan sosialisasi dan usaha usaha yang dapat diadopsi oleh petani teh. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya satu kali namun berulang kali agar pesan gizi dapat diterima oleh masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh BWI dan FPPG Kab. Bandung melaksanakan sosialisasi tentang Gizi pada tanggal 3 November 2015 di Aula Desa Rawabogo, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pertemuan yang dibuka oleh Kepala Desa Rawabogo, Bapak Cecep N. A. Prawira tersebut dihadiri oleh istri petani teh, anggota kelompok tani, dan perwakilan FPPG Kabupaten Bandung.

Materi disampaikan oleh Bapak Adhit & Theo dari BWI dan Bapak Endang dan Ibu Tutik dari FPPG Bandung. Beberapa materi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut diantaranya membahas tentang pengertian dasar gizi, variasi makanan sehat, pentingnya garam beryodium, kesehatan ibu hamil, 1.000 hari masa emas anak dan makanan pendamping ASI. Point penting dalam materi yang disampaikan adalah bahwa gizi mempengaruhi tumbuh kembang anak yang dapat memberikan dampak positif bagi masa depan anak anak.

Filariasis (penyakit kaki gajah) merupakan penyakit menular menahun yang disebabkan oleh cacing filarial yang ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk, menyerang saluran dan kelenjar getah bening. Penyakit ini merusak saluran sistem limfe sehingga menimbulkan pembengkakan pada tangan, kaki, glandula mammae dan scrotum yang menimbulkan kecacatan menetap seumur hidup serta stigma social bagi penderita dan keluarganya. Secara tidak langsung penyakit kaki gajah berdampak penurunan produktivitas kerja pada penderita, beban keluarga  dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi Negara.

Pada tahun 1997, World Health Assembly menetapkan resolusi “Elimination of Lymphatic Filariasis as a Public Health Problem” yang kemudian pada tahun 2000 diperkuat dengan keputusan WHO dengan mendeklarasikan “The Global Goal of Elimination of Lymphatic Filariasis as a Publiv Helath Problem by the Year 2020”.

Indonesia menargetkan bebas penyakit Filariasis (kaki gajah) pada tahun 2025. Untuk mewujudkannya, pemerintah mencanangkan Bulan Eliminasi Penyakit Kaki Gajah (Belkaga) melalui Pemberian Obat Pencegahan Masal (POPM) Filariasis. Gerakan Belkaga ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2015, dengan target 105 juta penduduk di 241 kabupaten kota di wilayah Indonesia. Di Jawa Barat sampai bulan Juni tahun 2015 jumlah penderita kronis filariasis sebanyak 899 orang yang tersebar di 26 kab/kota (kecuali kota banjar yang belum melaporkan adanya kasus kronis Filariasis), sedangkan Daerah Endemis Filariasis sebanyak 11 Kab/kota dimana didapatkan hasil Mf Rate >1% dari hasil survey darah jari. Terdapat 7 Kab/Kota yang akan melaksanakan POPM Filariasis yaitu Kab. Subang, Kota Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Tasikmalaya, Kab. Bogor, Kab. Kuningan dan Kab. Purwakarta. Kabupaten/Kota yang sudah menyelesaikan POPM Filariasis secara efektif minimal 5 tahun yang saat ini sedang tahap evaluasi dengan survey penularan Filariasis /Transmission Assesment Survey sebanyak 4 Kab/Kota yaitu Kota Bogor, Kab. Bandung, Kota Depok dan Kab. Bekasi.

Gerakan Bulan Eliminasi Kaki Gajah rencananya akan dicanangkan oleh Presiden RI pada tanggal 1 Oktober  2015 di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong Kabupaten Bogor.

Untuk memutuskan transmisi/penularan Filariasis dengan Pemberian Obat Pencegahan Masal (POPM) Filariasis pada implementasi 1 Kabupaten/Kota yaitu dengan pemberian obat Diethly Carbamazine Citrate (DEC) dikombinasikan dengan Albendazole sekali setahun selama lima tahun berturut-turut. Dengan POPM Filariasis diharapkan dalam lima tahun kasusnya akan turun menjadi kurang dari 1 per 10.000 penduduk. Selain itu sebagai upaya pencegahan Filariasis diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kebersihan lingkungan sekitar agar nyamuk yang menularkan filarial ini tidak berkembang biak.

Dinas Kesehatan Jawa Barat  : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan  Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Drg Sulistriowati, MKM, mengatakan  bahwa pembenahan sistem pencatatan dan pelaporan  perlu dilakukan untuk Menyiapkan sistem pencatatan dan pelaporan terpadu dan diharapkan Meningkatnya  Kualitas Manajemen Data Kesehatan yang Meliputi Pengumpulan, Pencatatan dan Pelaporan, serta Mengoptimalisasi aliran data dari Dinas Kesehatan Kab / Kota ke Provinsi dengan data yang akurat, lengkap dan tepat waktu sehingga data berguna untuk mengambil keputusan pimpinan yang cepat  dan  untuk perencanaan pembangunan kesehatan,  begitu yang diucapkan dalam acara Pembukaan Pertemuan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Angkatan pertama yang dihadiri oleh 14 Kab/Kota, pada  tanggal 31 Agustus 2015 dan akan berakhir pada 2 September 2015 yang  berlangsung di Hotel Serela Bandung dilanjutkan pada angkatan  2  diikuti oleh 13 Kab/Kota pada tanggal 2 s.d. 4  September 2015.

Sistem informasi kesehatan merupakan salah satu dari 6 building blocks atau komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dari sistem kesehatan disuatu negara/daerah sehingga  Kemajuan atau kemunduran sistem informasi kesehatan senantiasa berkorelasi dan mengikuti perkembangan sistem kesehatan itu sendiri, hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran sistem informasi kesehatan dalam suatu sistem kesehatan. Selanjutnya  Sulistriowati menyatakan  Ketersediaan informasi kesehatan sangat diperlukan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang efektif dan efisien.

Pencatatan dan pelaporan merupakan  indikator keberhasilan suatu kegiatan yang dituangkan dalam  bentuk data dan informasi yang berharga dan bernilai, hal ini akan terwujud apabila  system pencatatan dan pelaporan  memiliki sitem yang menyeluruh, terpadu, mudah,  efektif, dan efisien  sehingga data dan informasi merupakan bagian  penting dalam arah pembangunan.

Hal-hal mendasar yang menyebabkan kualitas rendah adalah masih dijumpai sejumlah permasalahan yang bersifat klasik antara lain sistem informasi kesehatan masih terfragmentasi,  yang berakibat pada kondisi di jajaran kesehatan memiliki  berbagai macam sub sistem informasi yang selama ini belum terintegrasi dengan baik oleh karena itu, strategi pertama yang perlu dilakukan adalah pengintegrasian sistem-sistem informasi tersebut menuju satu data, walaupun demikian  pengertian integrasi hendaknya dicermati oleh sebab didalamnya tidak terkandung maksud mematikan/menyatukan semua sistem informasi yang ada. Yang disatukan hanyalah sistem-sistem informasi yang lebih efisien bila digabung.

Pengintegrasian lebih berupa pengembangan, pembagian tugas, tanggung jawab dan otoritas-otoritas serta  mekanisme saling-hubung.

Dengan tata kelola sistem pencatatan dan pelaporan yang kita bangun ini  diharapkan semua sistem informasi yang ada akan bekerja secara terpadu dan sinergis pembagian tugas dan tanggung jawab akan memungkinkan data yang dikumpulkan memiliki kualitas dan validitas yang baik. Otoritas akan menyebabkan tidak adanya duplikasi dalam pengumpulan data, sehingga tidak akan terdapat informasi yang berbeda-beda mengenai suatu hal.

Metrotvnews.com, Bandung: Ribuan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Barat mengepung Kantor Wilayah V BPJS Kesehatan di Jalan Junjunan (Pasteur), Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (25/8/2015). Salah satu dari tiga tuntutan yang mereka serukan, meminta BPJS Kesehatan memberikan kelonggaran bagi perusahaan untuk menunda keikutsertaan sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Mereka menilai perusahaan tempat mereka kerja memaksa para pekerja menjadi peserta BPJS Kesehatan. Pekerja merasa keberatan dengan aturan tersebut. Karenanya, mereka meminta BPJS Kesehatan dapat memberikan kelonggaran.

"Kita meminta tingkatkan pelayanan BPJS Kesehatan, perbaiki regulasi BPJS Kesehatan, dan perusahaan yang telah melaksanakan program pemeliharaan kesehatan, lebih baik diberikan kelonggaran untuk menunda keikutsertaan BPJS Kesehatan," ujar Dardju, Ketua SPSI Jawa Barat, di sela-sela demo.

Pantauan Metrotvnews.com, sekitar pukul 11.00 WIB sekelompok buruh tersebut sudah memadati depan pagar Kanwil V BPJS Kesehatan. Mereka berdatangan dari berbagai daerah, di antaranya Kabupaten Karawang, Kota Cimahi, Purwakarta, Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten dan Kota Bandung.

Dardju mengklaim dalam aksi tersebut ada sebanyak kurang lebih 2.000 anggota SPSI dari seluruh Jawa Barat. Ia mengharapkan, kehadiran mereka ke Kanwil V BPJS Kesehatan dapat beraudensi.

"Tapi kalau kami tidak diterima masuk untuk melakukan audensi, kami akan bertahan di sini dan setiap perwakilan daerah akan masuk menemui direktur BPJS Kesehatan," tegasnya.

Hingga berita ini ditulis, massa buruh terus berdatangan menggunakan bus besar. Personel polisi siap berjaga-jaga untuk memberikan pengaman dan kelancaran lalu-lintas di area Pasteur yang mulai terlihat padat.